Mengapa mata kuliah ISBD dianggap penting dalam kurikulum pendidikan tinggi, terutama dalam membentuk kemampuan sosial dan budaya mahasiswa?

Ilmu Sosial Budaya Dasar, yang biasa disingkat ISBD, merupakan sebuah disiplin ilmu yang menguasai pengetahuan mengenai keragaman, kesetaraan, dan martabat manusia sebagai individu serta sebagai makhluk sosial dalam konteks kehidupan masyarakat. Ilmu ini juga menekankan pentingnya memahami dan menghargai estetika, etika, serta nilai-nilai budaya yang menjadi pedoman untuk menciptakan keteraturan dan kesejahteraan dalam hidup bersama di masyarakat.

ISBD memegang peranan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Keberadaan mata kuliah ini di tingkat perguruan tinggi menjadi ilmu dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, dengan harapan bahwa pengetahuan ini dapat membentuk mahasiswa menjadi individu yang baik dalam konteks sosial dan budaya, serta berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini selaras dengan visi dan misi serta tujuan dari ISBD itu sendiri. Visi ISBD adalah membentuk mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan misi ISBD adalah memberikan landasan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman dan kesederajatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya.

Selanjutnya, Tujuan ISBD secara umum adalah:
1. mengembangkan kesadaran mahasiswa dalam menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat,
2. menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat,
3. memberikan landasan pengetahuan dan wawasan yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal bagi hidup bermasyarakat, selaku individu dan makhluk sosial yang beradab dalam mempraktikkan pengetahuan akademik dan keahliannya.

Definisi hukum dan kedudukan masyarakat dalam suatu sistem hukum!

 

Hukum adalah sekumpulan norma atau aturan yang ditetapkan oleh suatu otoritas yang berwenang dan diakui oleh masyarakat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai suatu sistem, hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hingga hukum administrasi negara.

 

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

a. Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai sistem norma yang saling berhubungan dan bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

b. Salman menyatakan bahwa hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh negara dan dipaksakan kepada masyarakat dengan sanksi bagi pelanggarnya.

c. Bagir Manan mengartikan hukum sebagai keseluruhan aturan yang mengikat masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

 

Kedudukan Masyarakat dalam Sistem Hukum Masyarakat memegang peranan penting dalam sistem hukum. Hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat yang menerapkan dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek kedudukan masyarakat dalam sistem hukum:

1. Sumber Hukum

Masyarakat berfungsi sebagai sumber hukum materil. Nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat menjadi dasar bagi pembentukan hukum. Sebagai contoh, adat istiadat yang berlaku di suatu daerah sering kali diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan.

 

2. Partisipasi dalam Pembentukan Hukum

Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses legislasi. Dalam banyak sistem hukum, terdapat mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait rancangan undang-undang melalui forum publik atau konsultasi. Hal ini penting agar hukum yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.

 

3. Penerapan Hukum

Masyarakat adalah subjek dari hukum yang berlaku. Setiap individu dalam masyarakat diharapkan untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Ketaatan ini menjadi indikator efektivitas suatu sistem hukum. Jika masyarakat tidak mematuhi hukum, maka akan timbul masalah dalam penegakan hukum. 

4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Masyarakat juga berperan dalam pengawasan terhadap penegakan hukum. Melalui lembaga-lembaga seperti organisasi non-pemerintah (NGO) atau kelompok masyarakat sipil, individu dapat mengawasi tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil.

 

5. Adaptasi Hukum

Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, masukan dari masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan revisi atau pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar tetap relevan dengan kondisi terkini.

 

Kesimpulannya Hukum adalah alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, sedangkan masyarakat sendiri merupakan elemen penting dalam menciptakan, menerapkan, dan menegakkan hukum. Interaksi antara hukum dan masyarakat menciptakan dinamika yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum itu sendiri. Kedudukan masyarakat dalam sistem hukum sangat strategis karena mereka bukan hanya sebagai objek dari penerapan hukum, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam pembentukan dan pengawasan terhadap hukum tersebut. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan masyarakat haruslah bersifat timbal balik agar tercipta keadilan dan ketertiban sosial.

Referensi:

-https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/08-01-2023-materi-kuliah-pengantar-ilmu-hukum-pertemuan-8.pdf

-https://repo-access.stihpada.ac.id:8443/downloads/jurnal/file_c9d9472a529197444125e17d002b6bef.pdf

-https://ptun-mataram.go.id/berita/artikel/549-sumber-sumber-hukum-administrasi-negara.html

Mengapa diperlukan Administrasi pertanahan yang baik dalam administrasi negara?

 

Administrasi pertanahan yang baik sangat penting dalam administrasi negara karena beberapa alasan berikut:
- Pengelolaan Sumber Daya: Tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan memerlukan pengelolaan yang efisien. Administrasi pertanahan yang efektif berkontribusi pada alokasi dan penggunaan tanah yang optimal, menghindari pemborosan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

- Kepastian Hukum: Administrasi pertanahan yang transparan dan terstruktur memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, sehingga dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

- Perencanaan Pembangunan: Untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, dibutuhkan administrasi pertanahan yang baik guna merencanakan tata ruang secara efektif, sehingga pemanfaatan lahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

- Perlindungan Lingkungan: Dengan administrasi yang baik, pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, mencegah kerusakan ekosistem, serta mendorong penggunaan lahan yang berkelanjutan.

- Pemberdayaan Masyarakat: Administrasi pertanahan yang akuntabel dan transparan dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses informasi dan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan tanah.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, terdapat beberapa Langkah yang dapat
dilakukan antara lain:
- Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Mengembangkan dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang jelas mengenai penguasaan, penggunaan, dan pengelolaan tanah, termasuk undang-undang tentang pertanahan dan tata ruang.

- Pendidikan dan Penyuluhan: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan tentang hak atas tanah, prosedur administrasi, dan pentingnya pengelolaan tanah yang baik.

- Digitalisasi Data Pertanahan: Menerapkan sistem informasi geografis (SIG) dan basis data digital untuk mengelola informasi pertanahan, sehingga data menjadi lebih akurat, transparan, dan mudah diakses.

-Peningkatan Kapasitas Aparat: Melatih pegawai pemerintah dan aparat yang terlibat dalam administrasi pertanahan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan pertanahan.

- Penyelesaian Sengketa Secara Adil: Membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, seperti mediasi dan arbitrase, untuk menyelesaikan konflik tanah dengan damai.

- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pertanahan agar kepentingan mereka diperhatikan dan diakomodasi.

Sumber Referensi:
Tamanuli, R., & Tanjung, M. (2017). Pendidikan dan Penyuluhan Pertanahan untuk Masyarakat.Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
Jansen, K. (2018). Land Administration and Governance: The Role of Digital Technologies
Sudarsono, S. (2020). Kepastian Hukum Pertanahan di Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press

Tantangan yang sering dihadapi oleh umat Islam dalam mempertahankan ketakwaan di era modern ini dan solusinya!

Di era modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks akibat kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Meskipun kemajuan ini membawa banyak kemudahan, seperti akses informasi dan komunikasi yang lebih baik, mereka juga menimbulkan tantangan serius dalam mempertahankan nilai-nilai ketakwaan dan identitas agama. Dalam konteks ini, penting untuk memahami tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh umat Islam serta mencari solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pendekatan yang tepat, umat Islam dapat menavigasi perubahan zaman tanpa kehilangan esensi ajaran agama mereka, sehingga tetap dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tantangan umat Islam dalam mempertahankan ketakwaan di era modern ini adalah sebagai berikut:

1. Globalisasi dan Modernisasi
Globalisasi membawa berbagai budaya, ide, dan gaya hidup baru yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional Islam. Modernisasi dalam teknologi, media, dan gaya hidup dapat mengaburkan batasan budaya dan agama, menyebabkan kebingungan tentang identitas.Contohnya Umat Islam sering menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan budaya yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti tekanan untuk mengadopsi gaya hidup Barat atau mengikuti tren global dapat menimbulkan ketidakpastian tentang identitas agama.

2. Integrasi dan Multikulturisme
Meluasnya pengaruh demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme yang bercorak liberal-sekular dan berparadigma Barat dapat membuat umat Islam merasa terjepit antara identitas agama mereka dan kebutuhan untuk berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih luas. Contohnya masalah multikulturisme dapat menyebabkan krisis identitas, dimana umat Islam harus menemukan keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Misalnya, dalam menjaga ajaran dan tradisi Islam di tengah perubahan zaman, umat Islam perlu memadukan inovasi dan kemajuan teknologi dengan prinsip-prinsip agama yang mendasar tanpa mengorbankan identitas mereka.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perubahan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan akses ke informasi dan komunikasi antar masyarakat, memungkinkan adanya interaksi yang lebih luas dan intens. Namun, perubahan teknologi juga telah membawa beberapa tantangan, seperti bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam dalam berbagai platform digital. Contohnya Erosi "dignity" atau etika kesopanan dalam masyarakat yang menggunakan media sosial secara berlebihan dapat melemahkan ketakwaan. Selain itu, tantangan Kecerdasan Buatan (AI) dan Rekayasa Genetik yang semakin hari semakin mereduksi ajaran agama juga merupakan tantangan signifikan.

Solusi dalam menghadapi dan mengatasi tantangan umat Islam antara lain:

1. Pendidikan Agama
Memberikan pendidikan agama yang mendalam dan komprehensif bagi generasi muda dapat membantu mereka memahami prinsip-prinsip Islam dengan lebih baik. Ini mencakup pendidikan tentang sejarah Islam, fiqh, dan akhlak untuk membangun pemahaman yang kokoh tentang identitas mereka.

2. Dialog Antarbudaya
Mendorong dialog antarbudaya dan antar agama dapat membantu mengatasi prasangka dan diskriminasi. Dialog terbuka tentang nilai-nilai Islam dan cara-cara untuk berintegrasi dalam masyarakat modern tanpa kehilangan identitas agama adalah langkah penting.

3. Integrasi Teknologi dengan Nilai-Nilai Islam
Memanfaatkan teknologi untuk dakwah positif yang menunjukkan contoh baik dari praktik Islam dalam konteks modern. Hal ini membantu melawan stereotip negatif dan memperkuat citra Islam yang positif. Penggunaan platform digital untuk pembelajaran dan penyampaian ajaran Islam juga efektif dalam memberikan edukasi kepada umat Islam.

4. Komunitas dan Dukungan Sosial
Aktivitas komunitas lokal dan global dapat memperkuat hubungan antar individu dan komunitas. Partisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pelayanan masyarakat yang memperkuat identitas Islam adalah strategi yang efektif.

Dengan demikian, umat Islam dapat menghadapi era modern dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan masa depan yang harmonis dan bermanfaat bagi semua. 

Referensi:
-https://muhammadiyah.or.id/2021/09/peta-permasalahan-umat-islam-secara-global-dan-solusinya/
-https://lajupeduli.org/krisis-identitas-dan-islam-di-era-modern/
-ttps://www.kompasiana.com/putrioliviavirgiana5957/663c8becc57afb698e222573/perubahan-peradaban-islam-dan-tantangan-dalam-era-modern